Judul: PARADIPLOMASI: Pendekatan dan Konteks

Editor: Moh. Nizar
Penata Isi: Agus Teriyana
Cetakan Pertama November 2022
Tebal: 135
Ukuran: 14 x 21
Harga: Rp. 75.000

Paradiplomasi, dalam bahasa inggris paradiplomacy, merupakan istilah dari gabungan kata parallel dan diplomacy yang pada tahun 1980an diperkenalkan oleh ilmuan Panayotis Soldatos asal Basque (Criekemans, 2008). Menurut ahli lain, Ivo Duchacek, paradiplomasi dapat dikatakan sebagai micro-diplomacy yang mempertemukan politik domestik dengan politik internasional. Pada dasarnya tidak ada satu pun entitas di dunia yang saat ini dapat hidup tanpa bantuan atau kerja sama dengan pihak lain. Bahkan, tingkat ketergantungan masyarakat satu dengan masyarakat lainnya terus mengalami peningkatan di era globalisasi saat ini.

Paradiplomasi terus berkembang dan dilaksanakan di berbagai negara termasuk Indonesia. Ketentuan mengenai paradiplomasi di Indonesia sendiri telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yang menegaskan bahwa pemerintah daerah diperbolehkan untuk melakukan kerja sama dengan subnegara lain tanpa memerlukan izin dari pemerintah pusat (SETNEG). Secara rinci dijelaskan dalam pasal 42 ayat (1), yakni bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki kewajiban serta kewenangan untuk menyetujui skema kerja sama internasional yang diajukan. Pemerintah daerah juga diperbolehkan mengajukan kerja sama teknis, hibah atau pinjaman, dan kerja sama lainnya yang tidak melanggar undang-undang dan arena kerja sama pemerintah pusat.

Leave a comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *